Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Parlemen Cina Menyetujui Undang-Undang Kontroversial Keamanan Hongkong

Berpindah dari memuat undang-undang anti hasutan yang disebut pembela ham mengancam kebebasan, seperti yang dibuat oleh oposisi Amerika Serikat.

Parlemen Cina telah menyetujui undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong, menimbulkan apa yang kritikus sebut sebagai "pukulan mematikan" untuk kebebasan dan kemandirian kota tersebut.

Perwakilan Kongres Nasional Rakyat Cina bertepuk tangan dalam Gedung Rakyat di Beijing setelah hasil pemungutan suara membahas rancangan undang-undang yang memuluskan jalan untuk menerapkan undang-undang anti hasutan agar segera berlaku di Hong Kong.

Undang-undang tersebut, ditujukan pada pelabelan protes yang telah berlangsung di kota tersebut selama beberapa tahun terakhir, akan melarang "setiap aksi atau kegiatan" yang membahayakan keamanan nasional Cina, termasuk separatisme, subversif dan terorisme - tuduhan yang sering digunakan di Cina daratan untuk membungkam pengkritik dan lawan politik lain.

Undang-undang ini juga akan memberikan "alat keamanan nasional" - kemungkinan besar pasukan keamanan Cina - untuk beroperasi di kota tersebut.

Keputusan ini telah diketahui secara luas akan diloloskan oleh parlemen, yang rapat setahun sekali untuk meloloskan tindakan-tindakan terukur yang telah disetujui. Rincian undang-undang sekarang bisa di isi dan dapat berlaku beberapa bulan ke depan.

Keputusan ini mendapatkan kecaman dan menimbulkan kecemasan di dalam dan di luar Hong Kong, dimana para penduduknya telah dilukai dengan tindakan represi Cina selama bertahun-tahun.

"Hari ini pastinya merupakan bab baru yang menyedihkan untuk Hong Kong," kata pembuat undang-undang pro demokrasi Claudia Mo. "Hong Kong yang kita kenal telah mati."

Para pengamat mengatakan pembuat undang-undang sengaja memperburuk kegelisahan di kota tersebut, dimana para pendemo pro demokrasi kembali ke jalan setelah jeda selama munculnya wabah corona. Pada hari Kamis, polisi huru hara diturunkan setelah 360 orang ditangkap sehari sebelumnya dalam demontrasi memprotes rencana Beijing.

Di dalam LIHKG, forum populer pendemo, pengguna mencanangkan "perang seratus hari" untuk mengambil kesempatan terakhir mereka dalam memprotes sebelum undang-undang tersebut berlaku. "Katakan TIDAK kepada Cina," tulisa salah satu pengguna.

"Sebagai penduduk Hong Kong tidak ada yang dapat kita lakukan selain menunjukkan kepada dunia jika kita masih berjuang untuk hak kita dan juga kebebasan," kata Serene Chow, 22, yang menjadi bagian dari demonstrasi semenjak akhir tahun lalu.

Pejabat Cina dan Hong Kong berjanji undang-undang tersebut nanti hanya akan ditujukan pada "aksi tertentu" dan berjanji tidak mempengaruhi semua penduduk Hong Kong.

Namun kritikus berpendapat undang-undang tersebut nanti tidak hanya digunakan untuk para pendemo, tetapi juga akan merusak secara permanen undang-undang dasar otonomi kota tersebut dibawah kerangka "satu negara, dua sistem" dan konstitusi de factonya.

Usaha yang dilakukan pemerintah Hong Kong untuk meloloskan undang-undang yang hampir mirip di tahun 2003 telah diabaikan setelah banyaknya protes yang muncul. Kali ini, undang-undang ini akan berlaku melalui pengawasan yang bukan dari DPR Hong Kong dan oleh karena itu masyarakat banyak mendebat dan memberi saran. Pakar hukum telah menggambarkan proses tersebut sebagai tindakan tidak konstitusional tetapi berkata tidak ada yang bisa dilakukan.

"Partai komunis Cina ... mempraktekkan hukum yang keras yang dapat digunakan untuk membungkam pendemo di Hong Kong dan melanggar kebebasan," kata Fances Eve, deputi direktur penelitian di Penjaga Hak Asasi Manusia Cina, koalisi dari lembaga swadaya masyarakat untuk HAM.

Keputusan pada hari Kamis muncul untuk memperluas jangkauan undang-undang untuk melarang "aksi dan kegiatan" yang membahayakan keamanan nasional, yang menurut para ahli dapat ditujukan pada sikap yang lebih luas seperti menghadiri perkumpulan yang tidak memiliki izin.

Undang-undang tersebut, akan melarang semua "kegiatan pasukan asing" yang mencampuri urusan Hong Kong, telah menambah tekanan diplomatik pada Beijing, yang telah mendapat pengawasan ketat dari dunia internasional karena pandemik virus corona.

Dalam sebuah pernyataan bersama Australia, Canada, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat menyebutkan: "Keputusan Cina untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang baru di Hong Kong menjadi konflik dengan kewajiban internasionalnya." Mereka meminta Beijing untuk bekerjasama dengan pemerintah dan rakyat Hong Kong untuk menemukan "akomodasi yang diterima oleh kedua belah pihak."

Kerajaan Inggris di waktu terpisah berkata akan memperpanjang hak visa 300,000 warga negara pemegang paspor Hong kong jika Cina tidak mengubah lampiran undang-undang baru itu.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang berjanji untuk membantu penduduk Hong Kong yang membutuhkan, memposting di akun media sosial Twitter: "Kami tidak akan berpangku tangan sementara kebebasan, demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Hong Kong terkikis."

Hari Rabu, Sekretaris Negara Amerika Serikat, Mike Pompeo, berkata pemerintahnya tidak akan menganggap Hong Kong sebagai bagian terpisah dari Cina daratan dan akan mencabut status dagang khususnya.

Kantor Kementerian Luar Negeri Cina di Hong Kong menyebut pernyataan Amerika Serikat "angku, tidak memiliki landasasan dan tidak tahu malu" dan meminta Amerika untuk "segera tidak ikut campur."

Menteri luar negeri Eropa akan bertemu hari Jumat melalui video untuk berdiskusi mengenai krisis Hong Kong.

Chris Patten, Gubernur Inggris terakhir di Hong Kong, berkata ia berharap Kerajaan Inggris Raya dapat bekerja sama dengan negara sahabatnya untuk memprotes Beijing. "Saya kira kita perlu menyadari fakta bahwa tindakan ini merupakan rezim baru Cina dan tindakan tersebut merupakan bentuk komunisme agresif mereka dan karena itu perlu untuk dilawan," ucapnya.

Setelah pemungutan suara, pemerintah Hong Kong mengulang kembali dukungannya pada undang-undang, yang akan membutuhkan kekuasaan untuk mendorong "pendidikan keamanan nasional" dan melapor secara berkala pada pemerintah pusat.

Kepala eksekutif, Carrie Lam, berpendapat undang-undang ini " juga akan menunjukkan perhatian terhadap negara melalui Hong Kong," menambahkan kabinetnya akan bekerja sama secara penuh untuk "menyelesaikan pekerjaan terkait ... dalam waktu singkat."

Penduduk Hong Kong memperkirakan kenaikan perpindahan setelah undang-undang tetap dibahas. Para penduduk kaya dilaporkan telah memindahkan kekayaannya ke tempat lain karena ketakutan undang-undang yang baru akan memberikan wewenang pada pejabat Cina menyita kekayaan mereka.

Pendapat lain mengatakan perkembangan terbaru merupakan bentuk penguatan kekuasan Beijing terhadap kota itu, meskipun undang-undang dasar melarang interfensi Cina di Hong Kong.

"Beijing telah merusak konstitusi dasar di beberapa tahun belakangan," kata Wilson Leung, 37, seorang barister di kota tersebut. "Tetapi sekarang sepertinya merupakan pukulan terakhir yang mematikan. Hong Kong akan masuk pada hari-hari yang kelam bagi penduduk kota yang luar biasa ini."

Di terjemahkan oleh kandra dari https://www.theguardian.com/world/2020/may/28/china-vote-npc-national-security-laws-hong-kong-us-protest

Post a comment for "Parlemen Cina Menyetujui Undang-Undang Kontroversial Keamanan Hongkong"